Sunday, May 12, 2013

Contoh Kasus dalam Letter of Credit (Materi GSLC)

Berikut ini kami tambahkan dua kasus mengenai Letter of Credit agar kami lebih mengenal lagi mengenai L/C lebih jauh. Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai kasus, kami membuat bagan sederhana mengenai Letter of Credit:

Proses nya adalah sebagai berikut:
  1. Buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa
  2. Seller meminta buyer untuk membuka sebuah L/C, dengan memberitahukan “Term and Condition” yang bisa diterima serta nama Bank Penerima yang ditunjuk
  3. Buyer meminta Bank dimana rekeningnya berada (Bank Penerima) untuk membuka sebuah L/C  dengan memberitahukan “Terms and Condition” yang bisa diterima dan nama Bank Penerima yang ditunjuk oleh seller
  4. Bank Penerbit membuka sebuah L/C dan mengirimkannya kepada Bank Penerima (memberi Copy-nya kepada buyer, buyer mengirimkan ke pihak seller juga)
  5. Bank Penerima menyampaikan L/C kepada seller
  6. Setelah barang atau jasa yang telah dipesan siap untuk dikirim, Seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam L/C. Jika dokumen telah siap maka seller menyerahkan dokumen kepada Bank Penerima
  7. Bank Penerima mempelajari dokumen, jika telah memenuhi syarat maka dokumen akan dikirim ke Bank Penerbit untuk meminta pembayaran
  8. Begitu dokumen diterima, Bank Penerbit akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan Term and Condition di dalam L/C. Jika sesuai maka Bank Penerbit akan membayar pihak seller melalui Bank Penerima, serta mengirimkan dokumen tersebut kepada pihak Buyer. Dengan dokumen asli yang diterima dari Bank Penerbit, pihak Buyer akan mengambil barang/jasa di custom, tanpa dokumen asli tersebut, pihak buyer tidak bisa mengambil barang/jasa tersebut.
  9. Source
Kasus L/C Fiktif Bank BNI 

Latar Belakang

Kasus pembobolan Bank BNI menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2003, dimana Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat Letter of Credit. Kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas pada keuangan negara secara makro.

Ringkasan Kasus
Awal terbongkarnya kasus menghebohkan ini tatkala BNI melakukan audit internal pada bulan Agustus 2003. Dari audit itu diketahui bahwa ada posisi euro yang gila-gilaan besarnya, senilai 52 juta euro. Pergerakan posisi euro dalam jumlah besar mencurigakan karena peredaran euro di Indonesia terbatas dan kinerja euro yang sedang baik pada saat itu. Dari audit akhirnya diketahui ada pembukaan L/C yang amat besar dan negara bakal rugi lebih satu triliun rupiah.


Penjelasan mengenai L/C fiktif BNI tersebut adalah sebagai berikut :

  • Waktu kejadian : Juli 2002 s/d Agustus 2003
  • Opening Bank : Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd.
  • Total Nilai L/C : USD.166,79 juta & EUR 56,77 juta atau sekitar Rp. 1,7 trilyun
  • Beneficiary/Penerima L/C : 11 perusahaan dibawah Gramarindo Group dan 2 perusahaan dibawah Petindo Group
  • Barang Ekspor : Pasir Kuarsa dan Minyak Residu
  • Tujuan Ekspor : Congo dan Kenya
  • Skim : Usance L/C
Kronologi :
  1. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, menerima 156 buah L/C dengan Issuing Bank : Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd. Karena BNI belum mempunyai hubungan koresponden langsung dengan sebagian bank tersebut di atas, mereka memakai bank mediator yaitu American Express Bank dan Standard Chartered Bank.
  2. Beneficiary mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka (kredit ekspor) atas L/C-L/C tersebut di atas kepada BNI dan disetujui oleh pihak BNI. Gramarindo Group menerima Rp 1,6 trilyun dan Petindo Group menerima Rp 105 milyar.
  3. Setelah beberapa tagihan tersebut jatuh tempo, Opening Bank tidak bisa membayar kepada BNI dan nasabahpun tidak bisa mengembalikan hasil ekspor yang sudah dicairkan sebelumnya.
  4. Setelah diusut pihak kepolisian, ternyata kegiatan ekspor tersebut tidak pernah terjadi.
  5. Gramarindo Group telah mengembalikan sebesar Rp 542 milyar, sisanya (Rp 1.2 trilyun) merupakan potensi kerugian BNI.
  6. Dalam menanggapi kasus ini manajemen Bank BNI mengatakan bahwa tidak ada ekspor fiktif dan belum ada kerugian, tetapi yang ada hanya potensi kerugian (potential losses).
  7. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kerugian sebesar itu terjadi tanpa ekspor fiktif? Minimnya informasi mengenai sistem pembayaran perdagangan internasional melalui letter of credit (L/C) menimbulkan semakin banyaknya pertanyaan mengenai kasus pembobolan Bank BNI.
Solusi
  1. Sistem dan prosedur pengamanan transaksi L/C, khususnya di bank-bank BUMN, termasuk Bank BNI, cukup baik karena telah dibangun dan disempurnakan selama bertahun-tahun, karena adanya pengalaman pahit masa lampau. Akan tetapi, sistem pengamanan yang baik saja tidak cukup. Masih diperlukan sikap dari para petugasnya. Sekalipun sistem pengamanan sudah demikian baik, tetapi apabila para petugas bank sengaja melanggar sistem dan prosedur dengan tujuan yang tidak baik, bank akan kebobolan juga.
  2. Bank selalu dihadapkan pada pilihan dilematis antara pengamanan dan pelayanan kepada nasabah. Pengamanan yang terlalu ketat akan menghasilkan pelayanan yang mengecewakan nasabah. Sebaliknya, pelayanan yang dirasakan sangat memuaskan nasabah akan mengorbankan sistem pengamanan. Menghadapi dilema ini, bank harus bijak dan mampu membangun prosedur kerja yang tetap dapat menjamin keamanan, namun pelayanan bank memuaskan bagi nasabah.
  3. Dari penelitian, ternyata transaksi dalam kasus Bank BNI ini merupakan transaksi bermasalah dengan indikasi transaksi tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan intern Bank BNI. Transaksi L/C kedua grup usaha yang menjadi beneficiary telah dinegosiasikan oleh Bank BNI Kebayoran Baru dengan diskonto tanpa didahului adanya akseptasi dari bank penerbit. Di samping itu, dokumen-dokumen L/C mengandung penyimpangan dan negosiasi L/C dilakukan tanpa kelengkapan dokumen. 
  4. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor besar Bank BNI, para eksportir, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif. 
  5. Hal ini terungkap antara lain dari hasil verifikasi kepada Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyangkut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo Group, Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut palsu. 
  6. Sementara itu pula, penyelesaian pembayaran hasil transaksi ekspor (proceed) dari beberapa slip L/C tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank pembuka L/C (issuing bank), melainkan dilakukan oleh para eksportir sendiri dengan cara melakukan penyetoran atau melalui pendebetan rekening para eksportir tersebut.
  7. Sebagaimana diketahui, atas laporan kantor besar Bank BNI pada tanggal 30 September 2003, pihak kepolisian telah menahan pegawai Bank BNI Kebayoran Baru yang terlibat, yaitu Koesadiyuwono (mantan pemimpin cabang Bank BNI Kebayoran Baru) dan Edi Santoso (mantan Customer Service Manager Luar Negeri cabang Bank BNI Kebayoran Baru).
Putusan Mahkamah Agung mengenai PT. Polyprima Karyareksa 
Source

PT Polyprima Karyareksa menggugat Daelim Corporation yang berada di Seoul, Korea. Latar belakang masalah ini adalah ketika pada tanggal 29 Agustus 2006 telah ditandatangani kontrak jualbeli berupa Para-Xylene sebanyak 5000 Metrik Ton antara pembeli (penggugat/ PT Polyprima Karyareksa) dan penjual (tergugat/Daelim Corporation) seharga $1505/MT. Berdasarkan kontrak jualbeli yang telah dikeluarjan oleh Daeco, pembeli mendapati syarat-syarat yang tidak jelas dan terperinci. Hal ini jelas akan merugikan pembeli dan hal ini juga tidak memberikan kepastian hukum kepada pembeli. Adanya gugatan dari pembeli ke penjual tersebut dikarenakan:
  • Jangka waktu pembayaran
Source
Terdapat dua metode pembayaran melalui pembukaan L/C, yaitu pembeli harus mengeluarkan L/C dalam jangka waktu 30 hari setelah dibukanya Bill of Lading. Namun, pada kontrak jualbeli yang dibuat oleh Daeco justru menyebutkan bahwa pembukaan L/C selambat-lambatnya adalah 5 hari sebelum kapal tiba di pelabuhan Anyer, sebagai pelabuhan tujuan. 
  • Waktu keberangkatan dan kedatangan kapal tidak jelas
Bahwa kontrak jualbeli ini tidak jelas dalam kapan kapal berangkat dan sampai di pelabuhan tujuan. Di dalam kontrak jualbeli tersebut hanya mencantumkan bahwa pengapalan akan dilaksanakan pada pertengahan September 2006 dengan tujuan Pelabuhan Anyer, Indonesia. Padahal kapan pengapalan dilaksanakan adalah hal yang terpenting dalam L/C mengingat kapan pembeli menentukan harus membuka L/C. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban  antara pembeli dan penjual
Hal ini ditunjukkan dengan  kewajiban pembeli harus membuka L/C meskipun penjual tidak memberi hak kepada pembeli kapan kepastian tanggal keberangkatan dan sampainya pengapalan barang. Dengan ketidakjelasan ini, belum terbentuk kesepakatan pembayaran antara pembeli dan penjual, sehingga seharusnya menunda jadwal pengiriman, akan tetapi penjual bersikuku telah melakukan pengapalan barang, padahal pada kenyataannya kapal tersebut tidak pernah sampai. Serta hal ini menunjukkan itikad yang tidak baik dari penjual ketika penjual membuat kondisi seperti penjual merasa terugikan oleh pembeli, karena pembeli melakukan pembatalan sepihak atas barang yang telah dikapalkan, dan seolah pembeli tidak mau membuka L/C. 

Selain itu, pembeli juga merasakan kerugian yang disebabkan sebagai berikut:
  • Itikad yang tidak baik dari tergugat
Itikad yang tidak baik dari tergugat juga ditunjukkan melalui tuntutan dari penjual ke pembeli terhadap kerugian pabrik sebesar $2,253 juta, sehingga mengakibatkan pabrik lumpuh selama 10 hari dan tidak dapat memenuhi pesanan pelanggan lain
  • Kerugian materiil dan imateriil penggugat (PT Polyprima Karyareksa)
Karena penjual tidak mengirimkan barang pesanan pembeli, hal ini merugikan pembeli secara materiil sebesar $6,525 juta. Pada dasarnya, barang yang seharusnya dikapalkan oleh Daeco adalah sebuah bahan baku pembuatan di pabrik PT Polyprima Karyareksa ini. Dengan tidak adanya bahan baku yang dibutuhkan, mengakibatkan pabrik PT Polyprima Karyareksa ini lumpuh selama sepuluh hari, sehingga perusahaan pembeli mengalami kerugian tambahan sebesar kurang lebih $461,000. Hal ini juga merusak nama baik pembeli, karena pembeli tidak bisa memenuhi pesanan pelanggan sebesar $5juta

Dengan hal ini, penggugat menginginkan bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan atas alasan tersebut diatas.
Dengan adanya pertimbangan hukum, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan No 77/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst yang amarnya adalah sebagai berikut:
  • Dalam Eksepsi:
Mengabulkan eksepsi penjual tersebut
  • Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan dari pembeli tidak dapat diterima
- Menyatakan gugatan pembeli tidak dapat diterima
- Menghukum pembeli untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini 
- Menimbang bahwa alasan yang diajukan pembeli dalam memori kasasi nya adalah:
  • Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, karena alasan dasar gugatan pemohon kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Wanprestasi.
  • Judex Facti keliru menerapkan hukum pembuktian karena menilai bukti kontrak jualbeli yang hanya merupakan fotocopy
dan alasan-alasan lain yang menyebabkan posisi penggugat melemah. Mengenai alasan yang diajukan pembeli mengenai memori kasasinya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, menimbang berdasarkan pertimbangan diatas di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau UU maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi harus ditolak, serta karena dalam kontrak jualbeli Daeco telah memilih Pusat Arbitrase Internasional Singapura sebagai forum penyelesai sengketa. Dengan beberapa pertimbangan lainnya, Mahkamah Agung akhirnya mengadili dengan cara menolak permohonan kasasi dari PT Polyprima Karyareksa, serta menghukum penggugat untuk membayar biaya pengadilan sebesar lima ratus ribu rupiah. 

Apabila ingin secara jauh membaca putusan Mahkamah Agung ini, Anda dapat meng klik link yang tersedia pada point 2, di referensi.

Secara singkat, kasus ini dapat dilihat dalam bagan yang kami buat ini:



Kesimpulan

Sehingga kesimpulan dalam kasus ini adalah, apa yang sudah disepakati dalam kontrak bahwa penggunaan forum  penyelesai sengketa adalah dengan menggunakan Pusat Arbitrase Internasional Singapura, maka haruslah keduabelah pihak menggunakan forum tersebut untuk menyelesaikan sengketanya, penggugat yang berasal dari Indonesia tidak bisa meminta Pengadilan Negeri Jakarta untuk menuntut klaimnya. Pengadilan pun tidak bisa ikut campur dalam aturan yang sudah diatur dan disepakati dalam kontrak. Bukti yang diberikan juga harus bukti asli, bukan bukti fotokopi yang dilegalisir oleh organisasi Internasional yang tidak bersangkutan. Dilihat dari kasus ini, apabila penggugat benar atas segala tuntutannya, walaupun ia tidak memiliki bukti yang kuat, maka seharusnya dengan bercermin pada kasus ini, perusahaan lain akan lebih berhati-hati dalam menuliskan kontrak jualbeli, agar tidak merugikan salah satu pihak. 

Referensi:
  1. www.wordpress.com; dalam artikel; Letter of credit dan contoh kasus
  2. putusan.mahkamahagung.go.id; dalam putusan; Putusan No. 1558/K/Pdt/2009
  3. ADOLF, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
  4. www.google.com, dalam semua foto yang ada di postingan ini, link berada dibawah setiap foto 


Sesi 6 - Letter of Credit (Materi GSLC)

Mata Kuliah         : Hukum Perdagangan Internasional
Dosen                    : Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Tanggal                 :16 April 2013
—————————————————————————————————————————————
Topik                      : Letter of Credit Dalam Hukum Perdagangan  Internasional
Subtopik                :
  1. Ekspor & Impor untuk Dasar L / C 
  2. Definisi Letter of Credit 
  3. Bentuk dari International Trade Financing 
  4. Kredit berdokumen [Documentary Credit] 
  5. Bentuk khusus dari L/C
Metode                   : GSLC 


Substansi: 
Subtopik 1

Ekspor dan Impor untuk Dasar L/C 


Source
Ekspor dan Impor adalah merupakan dasar timbulnya Letter of Credit, mengapa? karena Letter of Credit ini adalah sebuah surat jaminan yang akan menjamin kedua belah pihak dalam terjadinya perdagangan internasional. Sebelum masuk ke materi inti, kami jelaskan pengertian dari Ekspor yaitu adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah negara dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah negara Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang ada. Dapat terlihat dari definisi diatas pihak penjual dan pembeli barang adalah dari dua negara yang berbeda, sehingga kemungkinan besar kedua belah pihak tidak saling mengenal satu sama lain, perbedaan mata uang negara satu dan yang lain, krisis kepercayaan dengan pihak yang baru dikenal, dll. Maka dari itu muncullah peran bank untuk menjembatani permasalahan ini dengan cara menciptakan L/C. Dari permasalahan yang timbul dari kedua pihak tersebut, pada intinya, penjual dan pembeli membutuhkan L/C yang berperan sebagai;
  • memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor
  • mengamankan dana yang disiapkan importir untuk barang impor
  • menjamin kelengkapan dokumen pengapalan    
Subtopik 2

Definisi Letter of Credit
Source
Menurut UCP (Pasal 2 UCP 500) Letter of Credit adalah janji membayar bank penerbit ke bank penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. 

Ada beberapa point penting dari definisi diatas, yaitu:
Source
  • Letter of Credit diterbitkan oleh bank penerbit 
  • Dokumen yang dibutuhkan oleh bank adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah, asuransi, jasa pengapalan 
  • L/C merupakan jaminan bersyarat, maka pemberian dana kepada penjual akan diterima setelah penjual menyerahkan dokumen yang ditentukan
  • Pemberian dokumen ini kepada pembeli adalah memberikan hak kepada pembeli untuk kepemilikan atas barang yang dikapalkan dan tercantum dalam kontrak
  • Ada dua bank yang dibutuhkan dalam proses ini, yaitu bank penerbit dan bank penerima




Subtopik 3 dan 4
Bentuk dari International Trade Financing 



Source


Mekanisme dari L/C dapat dijelaskan secara skematis maupun dengan kalimat runtut, pada post ini kami akan menjelaskan dengan kalimat, dan pada post berikutnya akan kami sampirkan kasus beserta mekanisme L/C secara skematis,
  1.  Tahap pertama dimulai ketika pembeli ingin melakukan pembelian kepada penjual di negara yang berbeda (ekspor/impor), tetapi keduabelah pihak tidak saling mengenal dan dimungkinkan timbulnya konflik kepercayaan antara keduanya, maka dari itu pembeli meminta kepada bank penerbit untuk menerbitkan L/C atas namanya. Bank mensyaratkan jaminan dari nasabahnya tersebut, misalnya bank membutuhkan dokumen pengapalan. Bank akan menahan dokumen ini sampai pembeli menyerahkan dana kepada bank. 
  2. Pada tahap kedua, bank penerbit menandatangani L/C untuk kepentingan penjual. L/C tersebut menjelaskan atau memberi jaminan kepada penjual, bahwa bank penerbit akan memberikan dana yang telah dipersiapkan oleh pembeli, segera setelah penjual menyerahkan dokumen yang dibutuhkan
  3. Pada tahap ketiga, adanya hubungan antara bank penerbit dan bank penerus seperti halnya seorang prinsipal dan agen. Dalam hal ini, bank penerbit bertindak atas nama dan untuk bank penerbit. Jika bank penerbit telah membayarkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan bill of exchange yang akan diterima, maka penjual berhak atas uang tersebut
  4. Pada tahap keempat, bank penerus seolah-olah bertindak sebagai agen dari bank penerbit 
  5. Pada tahap terakhir, adanya bank pengkonfirmasi untuk menjamin pembayaran L/C, maka ia bersama dengan bank penerbit bertanggung jawab untuk membayar bill of exchange. 
Pembukaan L/C ini harus memenuhi syarat yaitu;
Source


  1. Menyebutkan nama dan alamat penjual dan pembeli dengan jelas,
  2. Menyebutkan masa berlaku L/C,
  3. Mencantumkan nama bank penerus yang dituju,
  4.  Menyebutkan jenis L/C dengan jelas,
  5. Ketentuan dalam L/C harus jelas dan tidak berbelit-belit dan tidak boleh membuat ketentuan yang tidak mungkin diwujudkan oleh penjual,
  6. L/C harus tunduk pada klausul UCPDC yang berbunyi; "this credit is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 1993 revision, ICC publication 500."
  7. Uraian barang yang dibeli harus jelas
Dasar Hukum Letter of Credit;
  • Ketentuan Hukum Perdata Internasional
ada tiga opsi atau pilihan dalam menggunakan ketentuan dari Hukum Perdata Internasional ini, yaitu apabila terdapat klausul hukum diantara para pihak, maka yang digunakan adalah klausul hukum yang dipilih dan disepakati, namun apabila tidak terdapat klausul hukum, maka dapat menggunakan hukum;
Source
  • dalam hubungan antara pembeli dan bank penerbit, menggunakan hukum dimana performa kontrak hukum paling terlihat, atau dimana pihak melaksanakan performa berdomisi, yaitu dimana bank pemberi kredit berada. 
  • dalam hubungan antara bank penerbit dan bank penerus, menggunakan hukum di negara dimana kredit tersebut dicairkan, yaitu biasanya dimana negara bank penerus atau pengkonfirmasi berada. 
  • dalam hubungan antara bank penerbit dan bank penerus, menggunakan hukum dimana bank penerbit didirikan. Hal ini biasanya berlaku pada hubungan antara bank penerus dan penjual. 
  •  The Uniform Customs and Practice (UCP)
ICC telah menetapkan aturan mengenai L/C yang disebut UCP. UCP ini bersifat mengatur,
Source
meskipun negara keduabelah pihak masih dapat menggunakan kesepakatan para pihak dan cenderung mengesampingkan aturan UCP. Meskipun UCP banyak digunakan oleh banyak negara, namun UCP ini memiliki beberapa kelemahan yaitu;
  • UCP hanya berlaku selama bank penerbit mencantumkan UCP sebagai pengatur L/C
  • UCP tidak mengatur masalah penipuan, biasanya penipuan ini terjadi ketika bank penerbit tidak mau menyerahkan dana kepada penjual, meskipun penjual telah menyerahkan dokumen yang disyaratkan
  • UCP tidak memuat aturan mengenai klausul hukum, sehingga UCP tidak memiliki penanganan terhadap konflik yang mungkin terjadi. 
Subtopik 5
Bentuk khusus dari L/C

Terdapat dua jenis dari L/C yaitu Revocable dan Irrevocable, dan terdapat tiga jenis khusus lainnya yaitu Irrevocable Confirmed, Sight (Payment L/C) dan Acceptance L/C, berikut penjelasannya;
  • Revocable L/C
- definisi: adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak oleh penerbit, tanpa persetujuan dari penjual
- kedudukan dari  penjual sangat lemah, dan ia dapat menerima resiko yang sangat besar, maka dari itu UCP tetap melindungi penjual yang beritikad baik, yaitu ketika penjual telah menerima dana dari bank penerus tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, maka bank penerus tetap mendapatkan dana dari bank penerbit
  • Irrevocable L/C 
Source


- definisi: adalah L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi L/C yaitu bank penerbit dan penjual
- kedudukan penjual lebih kuat dari L/C Revocable
  • Irrevocable Confirmed
Jenis L/C adalah irrevocable apabila L/C tersebut mendapat konfirmasi sebuah bank pengkonfirmasi, sehingga bank pengkonfirmasi juga turut menjamin kewajiban bank penerbit dengan memberikan konfirmasi atau janjinya untuk membayar L/C. Jadi, apabila bank penerbit tidak memberikan dana kepada penjual setelah pengapalan barang, maka bank pengkonfirmasi akan membayar kepada penjual atas barang yang dikapalkan.
  • Sight/ Payment L/C
adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai segera setelah dokumen yang disyaratkan diserahkan dari penjual. Penyerahan ini diberikan kepada bank negoisasi, atas pembayaran yang dilakukan bank negoisasi kepada penjual, maka bank negoisasi berhak mendapat penagihan kepada bank penerbit, setelah penyerahan dokumen.
  • Acceptance L/C
adalah L/C yang pembayarannya dilakukan pada jangka waktu tertentu setelah dokumen diserahkan atau barang dikapalkan. Jenis L/C ini memberikan fasilitas kredit kepada pembeli, karena penerimaan barang dan penyerahan uang tidak mungkin berlangsung pada saat yang bersamaan, pengapalan barang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Selain kelima jenis diatas, terdapat pula bentuk khusus dari L/C, yaitu:
  • Standby L/C 
Source


Jenis Standby L/C lebih dikenal sebagai alat atau sarana penjamin (Guarantee L/C). Namun ada beberapa perbedaan antara Standby L/C dengan Bank Garansi, yaitu; 
- standby L/C tunduk pada UCP, sedangkan Bank Garansi tunduk pada hukum nasional
- pencairan dana langsung dilaksanakan oleh bank berdasar klaim yang diterima, sedangkan pada bank garansi, bank penerbit garansi bank baru mencairkan dana setelah berhasil dibuktikan adanya default.
  • Transferrable L/C 
Jenis L/C yang dapat dialihkan dari penerima I kepada satu atau lebih penerima lainnya. Kredit yang dialihkan dapat seluruh atau sebagiannya. Dalam hal ini penerima I hanya dapat mengajukan permohonan. Ia tidak dapat memerintah bank untuk mengalihkan kredit. Keputusan untuk mengalihkan atau tidaknya tetap pada keputusan bank penerus atau bank pengkonfirmasi
  • Back to Back L/C
Source
adalah L/C yang dibuka oleh penerima I dari sebuah L/C kepada penerima lainnya. Di dalam jenis ini, transaksi L/C melibatkan dua L/C yaitu induk dan anak. L/C back to back penerima I bertindak sebagai pemohon. Ia bertanggung jawab penuh terhadap pembayarannya kepada penerima II. Kewajiban penerima II adalah memenuhi ketentuan sesuai dengan yang ditetapkan dalam back to back L/C, tanpa melihat syarat dan ketentuan yang ada pada L/C induknya.Jenis L/C ini banyak digunakan jika ada perbedaan dalam nilai mata uang pembelian dan nilai mata uang penjualan barang dan dokumen pengapalan barang yang harus diubah atau diganti. 
  • Revolving L/C
adalah L/C yang secara otomatis berlaku secara berulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu, tanpa harus memasukkan permohonan penerbitan L/C baru.
Source
  • Red Clause L/C
adalah jenis L/C yang dibayar di muka setelah terpenuhinya syarat tertentu. Misalnya dengan diperlihatkannya tanda terima yang sederhana seperti invoice, dokumen pengapalan, dll. Namun, nilai pembayaran di muka ini dinyatakan dalam L/C, misalnya 30% atau 40% dari nilai barang. Jenis L/C ini memungkinkan bank penerus untuk membayarkan uang muka kepada penjual sebelum penjual menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini dinyatakan dengan red clause.

Refleksi:
Setelah mengikuti materi GSLC pada sesi ini, kami menemukan beberapa hal penting, yaitu:
  • L/C ini sangat penting bagi perdagangan internasional antara dua negara yang mungkin pelakunya belum saling mengenal, dan untuk mengantisipasi konflik adanya ketidakpercayaan atau penipuan maka timbul lah L/C sebagai penengah dari permasalahan tersebut. L/C ini pada dasarnya memberikan jaminan kepada kedua belah pihak, penjual dan pembeli, memberi jaminan kepada penjual berarti bank bersedia menyerahkan dana kepada penjual atas barang yang sudah dikapalkan, bukan menunggu kapan kesediaan dari pembeli untuk membayar, akan tetapi, kembali lagi bahwa L/C juga memberikan jaminan kepada pembeli, yaitu bahwa penjual yang ingin mencairkan dananya harus memberikan bukti penyerahan dokumen kepada bank penerus atas barang yang dikapalkan, pemberian bukti ini kepada pembeli berarti telah menyerahkan hak kepemilikan terhadap barang yang dikapalkan. Sehingga, dengan demikian kedua belah pihak akan terjamin dengan ekspor impor yang dilakukan.
  • Source
  • Meskipun L/C ini memberi jaminan kepada keduabelah pihak, namun tetap saja terdapat masalah yang muncul. Kecurangan tersebut dapat secara langsung merugikan nasabah penyimpan dana, karena dana tersebut tidak dicatat sebagai simpanan di bank, melainkan "disimpan" untuk kepentingan oknum tertentu, mungkin saja ada pengalihan dana, ada pula bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pejabat bank dalam bentuk laporan keuangan yang dipalsukan sebagai upaya menutupi penyalahgunaan aset bank. Padahal motif utama nasabah menggunakan L/C adalah untuk menjamin mereka, nasabah mempercayai bank sebagai tempat penyimpanan dana agar aman, namun yang kadang yang terjadi justru sebaliknya. Kecurangan ini sulit dihitung total kerugian yang ditimbulkannya, masih banyak kecurangan yang tidak terungkap, dan meskipun terungkap, kadang perusahaan tidak melaporkannya kepada yang berwajib, terutama pertimbangan menghindari resiko reputasi bagi perusahaan bersangkutan. Hingga saat ini ada satu teori yang dikenal untuk menjelaskan terjadinya kecurangan, yakni teori Segitiga Kecurangan (The Fraud Triangle), dijelaskan melalui tiga faktor yaitu: motif atau tekanan, kesempatan melakukan kecurangan serta rasionalisasi atau kemampuan pelaku kecurangan untuk mencari alasan pembenar atas tindakan yang dilakukan (kecurangan). 
  •  Pencegahan terhadap adanya kecurangan L/C ini tampaknya agak sulit dilakukan, karena selama ada oknum-oknum yang membutuhkan uang, baik kebutuhan riil atau sekedar keserakahan, namun kecurangan L/C ini dapat diminimalisir dengan cara sebagai berikut:
  • Meminimalkan kesempatan adanya kecurangan L/C dengan cara prosedur standar operasi yang menutup kecurangan, pengamanan pada teknologi informasi, audit internal yang terintregritas.
  • Fit and Proper Test, yaitu seleksi yang dilakukan saat para calon hendak memangku jabata, namun perlu dilakukan evaluasi secara periodik.
  •  Pengenaan hukuman yang berat kepada pelaku kecurangan perbankan, seperti hukuman mati. Meskipun hukuman ini terdengar menyeramkan, namun justru itulah point pentingnya, hukuman mati ini setidaknya akan membuat pelaku yang berniat melakukan "kecurangan" yang bisa disebut sebagai korupsi akan berpikir dua kali untuk melakukan rencananya tersebut. 
Dari hal-hal tersebut diatas, terlihatlah bahwa L/C memiliki tujuan yang baik untuk membantu dilema perdagangan internasional antar dua negara yang berbeda, tetapi oknum nya lah yang bermain peran penting dalam penyimpangan atas kasus kecurangan yang terjadi, yang justru akan merugikan pihak tertentu. 

Referensi:
  1.  ADOLF, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
  2. perpustakaan.bappenas.go.id, dalam artikel; Membebaskan Perbankan Nasional dari Kecurangan
  3. www.google.com, dalam semua foto yang ada di postingan ini, link berada dibawah setiap foto

Disusun oleh:

02PFJ 

Ajeng Fitria Efayani - 1601269704
Cempaka Lestari - 1601248504
Christian - 1601261632
Dewi Sabita Wulandari - 1601262793


Rindang Sunaringtyas - 1601261670
 

#header-inner img { margin-left: auto; margin-right: auto; }