Pertemuan 4 - Subjek Hukum Perdagangan Internasional

Mata Kuliah         : Hukum Perdagangan Internasional
Dosen                    : Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Tanggal                 : 2 April 2013

—————————————————————————————————————————————
Topik                      : Subjek Hukum Perdagangan Internasional
Subtopik                : 

1. Definisi
2. Negara
3. Organisasi Perdagangan Internasional
4. Individual; Perusahaan Multinasional; Bank 

Metode                   : Presentasi Tatap muka (F2F)

Substansi:

Subtopik 1

A. PENGANTAR

Sumber

Terdapat beberapa subjek hukum yang berperan dalam aktivitas perdagangan internasional yang sangat penting di dalam perkembangan hukum perdangan internasional, yaitu :

1. Para Pelaku (Stakeholders) yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, dan
2. Para Pelaku (Stakeholders) yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. 

Subtopik 2

B. NEGARA

1. Peran Negara

Negara merupakan subjek hukum terpenting dalam hukum perdangan internasional. Mengapa? Karena negara adalah subjek hukum yang paling sempurna. Berikut adalah penyebab mengapa negara menjadi subjek hukum terpenting dalam hukum perdagangan internasional;

Sumber

1. Negara adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan, negara berwenang membuat hukum atau regulator yang mengikat segala subjek hukum lainnya seperti individu dan perusahaan, mengikat pula benda dan peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya, termasuk perdagangan.
2. Negara berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan banyak organisasi perdaganan internasional di dunia, seperti WTO, UNCTAD, UNCITRAL, dll. sehingga megara berperan dalam membentuk aturan hukum perdagangan internasional. 
3. Negara bersama negara-negara lainnya emngadakan perjanjian internasional untuk mengatur transaksi perdagangan di antar negara. contoh perjanjian (Friendship, Commerce, Navigation, Perjanjian Penanaman Modal, Bilateral, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, dan sebagainya.
4. Negara adalam posisi sebagai peedagang. Negara mengadakan transaksi dagang dengan negara lainnya. Negara memiliki sumber daya alam, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Bahan-bahan alam ini di samping dikelola untuk kebutuhan di dalam negeri juga diperdagangkan (dijual) ke subjek hukum lainnya yang memerlukannya.

2. Imunitas Negara 

Prinsip umum yang diakui adalah bahwa dengan kedaulatan, negera memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain. Apa itu imunitas? Imunitas adalah bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengklaim kekebalannya terhadap tuntutan (klaim) terhadap dirinya.

Dalam perkembangannya, konsep imunitas mengalami pembatasan. Terdapat empat pembatasan terhadap muatan imunitas negera.

1. Pembatasan oleh hukum internasional mensyaratkan negara-negara untuk bekerja bsama dengan negara lain untuk memajukan ekonomi. 
2. Pembatasan oleh Hukum Nasional. Beberapa negara memiliki UU mengenai imunitas yang sifatnya membatasi imunitas negara-negara (asing) yang melakukan transaksi dagang di dalam wilayahnya atau dengan warga negaranya. 
3. Pembatasan secara diam-diam dan sukarela. Pembatasan ini dianggap terjadi ketika suatu negara sukarela menundukkan dirinya ke hadapan suatu badan peradilan yang mengadili sengketanya. 
4. Kemungkinan lain yang menjadi indikasi pembatasan imunitas ini adalah apabila negara memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak dagangnya. Dengan demikian dapat dianggap bahwa negara tersebut telah menanggalkan imunitasnya untuk menghadap ke badan arbitrase yang dipilihnya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. 

Subtopik 3

C. ORGANISASI PERDAGANGAN INTERNATIONAL

1. Organisasi Internasional Antarpemerintah (Publik)

Organisasi Internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang signifikan. Organisasi Internasional dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. 

Dasar Hukum adalah hal yang penting untuk mendirikan suatu organisasi internasional. Dalam perjanjian inilah terbuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan. 

Sumber

Diantara berbagai organisasi internasional di bawah PBB, seperti UNCITRAL atau UNCTAD. UNCITRAL adalah organisasi internasional yang berperan cukup penting dalm perkembangan hukum perdagangan internasional. Badan ini didirikan pada tahun 1966 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI), 12 Desember 1966. Tujuan atau mandat utama badan ini adalah mendorong harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif. Sedangkan ada pula keluarga di luar PBB yaitu WTO, WTO lahir karena bidang pengaturannya yang sangat luas, akibat perubahan dari GATT. 

2. Organisasi Internasional Nonpemerintah

NGO (Non-Govermental Organization) swasta (non pemerintah atau yang sering disebut pula dengan LSM.

NGO dibentuk oleh pihak swasta (pengusaha) atau asosiasi dagang. Peran penting NGO dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Misalnya, ICC (International Chamberof Commerce atau Kamar Dagang Internasional) telah berhasil merancang dan melahirkan berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional, contoh : INCOTERMS, Arbitration Rules, dan Court of Arbitrations, serta Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCP). Sekarang UCP telah menjadi acuan hukum yang sangat penting bagi pengusaha dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional. Aturan UCP terkait dengan sistem pembayaran melalui perbankan yang ditaati oleh sebagian besar pengusaha di dunia. 

Subtopik 4

D. INDIVIDU

 Individu ini adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional, sebenarnya individu lah yang terikat aturam hukum perdagangan internasional. Selain itu, aturam dibentuk negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu. Meskipun demikian, individu tidaklah dianggap terlalu penting daripada negara atau organisasi internasional. Individu itu sendiri terikat oleh ketentuan yang negara buat, termasuk mempertahankan hak dan kewajiban yang berasal dari hukum nasional di hadapan badan peradilan hukum nasional. Namun, apabila individu merasa terganggu dalam bidang perdagangannya, maka individu dapat meminta bantuan kepada negara untuk memajukan klaim kepada negara yang merugikannya di hadapan badan peradilan internasional. Contohnya pada GATT/ WTO dan Mahkamah Internasional.

Tetapi, hak individu ini terbatas kepada;

Sumber

•  sengketanya hanya dibatasi untuk sengketa di bidang penanaman modal yang sebelumnya tertuang dalam kontrak
• negara dari individu yang bersangkutan harus juga disyaratkan untuk telah menjadi anggota Konvensi ICSID, dan persyaratan ini bersifat mutlak.

Status individu dan sebagai subjek hukum perdagangan internasional tetaplah tidak boleh dipandang kecil. Aturan di bidang perdagangan yang mereka buat memiliki kekuatan mengikat seperti halnya hukum nasional. Contohnya adalah aturan pada Lex Mercatoria. Salah satu wujudnya seperi UCP, meskipun UCP tidak di UU kan, namun pengusaha sangat menghormati dan menaati ketentuan yang ada dalam UCP. Selain individu, ada dua subjek hukum lain yang masuk ke kategori ini;

Sumber

• Perusahaan Multinasional

MNC atau Multinational Corporation juga memiliki peran penting dalam hukum perdagangan internasional, karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Perusahaan multinasional tunduk pada hukum nasional tempat investasi, perjanjian dengan rekan bisnis dan konvensi perdagangan internasional. Campur tangan negara masih sangat kuat terhadap jalannya perusahaan multinasional ini. 

• Bank  

Bank  juga merupakan subjek hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional, berikut alasannya; 

- Bank adalah kunci dalam perdagangan internasional. Ibaratkan perdagangan internasional sebagai sebuah mobil, tanpa kunci, mobil tersebut tidak akan bisa berjalan dengan normal. 

Sumber

- Bank menjembatani antara penjual dan pembeli yang saling tidak mengenal, dan terletak di dua atau lebih negara yang berbeda, bank memfasilitasi pembayaran dan memberi jaminan terhadap penjual dan pembeli yang melakukan kerjasama. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada materi L/C

- Bank berperan penting dalam menciptakan aturan hukum perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional, yaitu sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Aturan-aturan ini kemudian diadopsi oleh ICC.

Refleksi;

Dari apa yang kami perhatikan dari pertemuan ke empat dan kelima ini, kami dapat menyimpulkan beberapa point dibawah ini;

• Kasus-kasus sengketa yang dibahas dalam topik ini cukup banyak, yaitu mengenai kekuatan dan dominasi pemerintah dalam negara, contohnya yaitu mengenai harga tol yang seharusnya semakin murah, tetapi kondisi nyatanya tidaklah demikian, harga tol justru melambung tinggi, padahal apabila ditelaah lebih jauh, semakin lama biaya pembangunan tol seharusnya sudah tercover selama beberapa tahun setelah tol selesai dan mulai dioperasikan, setelah biaya tercover seharusnya pemerintah menurunkan biaya tol. Hal demikian ini harus lebih diperhatikan oleh para pemerintah, mereka seharusnya lebih memikirkan bagaimana untuk menyejahterakan masyarakatnya. 
• Selain itu, adanya dampak atas dominasi pemerintah yang kuat terhadap MNC atau Multi National Corporation, kasus nyatanya adalah pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 23 April 2004 yang memailitkan PT Prudential Life Assurance menimbulkan kontroversi sangat luas. Karena mengingat, perusahaan asuransi itu mempunyai jaringan internasional, kemampuan finansial memadai, dan ratusan ribu pemegang polis di Indonesia. Kasus itu mengingatkan orang pada putusan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang memanaskan hubungan Pemerintah Indonesia dan Kanada asal perusahaan asuransi tersebut. Penggugat mengatakan, setelah dapat memenuhi target tiba-tiba Prudential menyatakan perjanjian diputus. Pemutusan sepihak itu membuat dia mengajukan gugatan untuk menagih hak kewajiban oleh Prudential dan mengajukan pailit terhadap perusahaan tersebut. Beberapa pihak menyatakan keberatan atas gugatan pailit oleh individu terhadap perusahaan asuransi. Sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai sebuah ironi karena sebetulnya mereka terkena dampak dari peraturan yang mereka usulkan sendiri.
•  Kasus yang selanjutnya adalah Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara, Indonesia juga tidak memiliki duta besar Taiwan, tetapi Indonesia melakukan hubungan dagang dengan Taiwan. Berikut adalah alasan mengapa Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara; Indonesia adalah penganut kebijakan satu Cina, yakni hanya mengakui Republik Rakyat Cina sebagai satu-satunya negara yang sah menguasai wilayah Cina daratan dan Cina kepulauan. Kebijakan ini dianut tak lain karena tuntutan RRC yang mengancam akan berperang melawan setiap negara yang mengakui kedaulatan Taiwan secara politik. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi hampir seluruh dunia termasuk AS juga mematuhi ancaman ini. Alasannya sederhana, RRC adalah sebuah negara yang besar, kuat dan berpengaruh. Negara ini termasuk dalam lima negara pemenang PD II sehingga dengan demikian memiliki hak veto di dewan keamanan PBB. Apalagi sekarang perekonomian, teknologi dan militer RRC sedang kuatnya. Sampai saat ini antara RRC dan Taiwan masih terlibat perang saudara. RRC menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya, sementara Taiwan bermimpi bisa mengambil alih pemerintahan yang sedang berlangsung di Cina daratan. Perang antar keduanya dipicu oleh perbedaan ideologi. RRC dikuasai Partai Komunis, sementara Taiwan dikuasai Partai Nasionalis. Taiwan memang tidak diakui secara politik, namun secara ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia memiliki beberapa hubungan kerja sama. Hubungan tersebut terjadi antar penduduk kedua negara, bukan antar pemerintahan.

Referensi;

1. ADOLF, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
2. http://id.answers.yahoo.com/, dalam artikel; Mengapa negara indonesia mengakui negara taiwan?
3. http://www.suaramerdeka.com/harian/, dalam artikel; Dampak Kasus Prudential 
4. www.google.com, dalam semua foto yang ada di postingan ini, link berada dibawah setiap foto

Disusun oleh:

02PFJ Binus

1. Ajeng Fitria Efayani - 1601269704
2. Cempaka Lestari - 1601248504
3. Christian - 1601261632
4. Dewi Sabita Wulandari - 1601262793
5. Rindang Sunaringtyas - 1601261670